SUKABUMI – JABAR || Jabar.Journalistpolice.com – Polemik politik Kota Sukabumi mulai menjadi sorotan setelah munculnya aspirasi dan protes para Ketua RT dan RW se-Kota Sukabumi yang disampaikan di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Situasi ini dinilai berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah apabila tidak segera disikapi secara bijak.
Hal tersebut disampaikan tokoh pengamat politik, H. Wastaran, yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri organisasi mahasiswa nasionalis. Saat ditemui di kediamannya, ia menilai dinamika politik yang berkembang di Kota Sukabumi perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
Menurutnya, apabila tidak ada sikap introspeksi, evaluasi, dan komunikasi terbuka antara pemerintah dengan masyarakat, bukan tidak mungkin gejolak politik yang lebih besar dapat terjadi.
“Pati Jilid Dua bisa saja terjadi apabila semua pihak tidak melakukan evaluasi terhadap kondisi politik yang saat ini mulai memanas,” ujarnya.
Dalam pandangannya, perjalanan politik Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, sejak proses pencalonan hingga terpilih memimpin Kota Sukabumi merupakan proses panjang yang didukung perjuangan besar para simpatisan, relawan, serta tim pendukung.
Namun, memasuki sekitar satu tahun masa pemerintahan, H. Wastaran menilai mulai muncul berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyoroti adanya persepsi publik terkait sejumlah figur yang dianggap memiliki pengaruh dalam lingkar pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan penempatan sumber daya manusia, mutasi pegawai, hingga isu dugaan praktik transaksional yang berkembang menjadi perbincangan publik. Meski belum dapat dibuktikan secara terbuka, menurutnya isu-isu tersebut tetap perlu direspons secara transparan guna menghindari spekulasi liar di masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai pemerintahan selama ini berjalan relatif kondusif. Akan tetapi, beberapa program disebut mengalami perubahan arah kebijakan dan sebagian tidak lagi dilanjutkan, sehingga memunculkan beragam respons di masyarakat.
Kondisi tersebut kemudian memicu tuntutan dari berbagai elemen, termasuk RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Wastaran juga menyoroti pernyataan terkait legalitas RT dan RW yang sempat menjadi pembahasan publik. Menurutnya, pernyataan semacam itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh hubungan pemerintah dengan unsur masyarakat yang selama ini membantu pelaksanaan pelayanan publik.
Ia menilai situasi yang berkembang saat ini tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian. Bahkan, menurutnya terdapat indikasi sebagian pendukung pemerintahan mulai mengambil jarak, sementara sejumlah pejabat dinilai belum sepenuhnya berani memberikan masukan secara terbuka terhadap kebijakan yang berjalan.
Terkait tuntutan RT dan RW, H. Wastaran menyebut sempat beredar informasi di media sosial mengenai realisasi sejumlah aspirasi pada akhir Mei 2026. Namun, menurut informasi yang diterimanya, realisasi tersebut dinilai belum sepenuhnya terpenuhi sehingga memunculkan kekecewaan di kalangan RT dan RW.
Akibatnya, sejumlah unsur RT dan RW dikabarkan berencana kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi penyampaian pendapat sebagai bentuk dorongan agar pemerintah merealisasikan komitmen yang sebelumnya disampaikan.
Meski demikian, berbagai pihak berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka, komunikasi yang konstruktif, serta pendekatan persuasif agar tidak berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas di Kota Sukabumi.
Kesimpulan
Dinamika yang berkembang di Kota Sukabumi menjadi pengingat bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga. Aspirasi RT dan RW sebagai unsur terdekat dengan masyarakat dinilai perlu mendapat ruang dialog yang jelas, agar polemik tidak berkembang menjadi ketegangan politik berkepanjangan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terpelihara.
Penulis:Abah Hamzah FKPK-RI Sukabumi
